Kekuasaan Menurut Para Ahli

Kekuasaan Menurut Para Ahli

Kekuasaan Menurut Para Ahli

Pengertian Kekuasaan Menurut Para Ahli

Pengertian

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, guru menugasi peserta didik mengerjakan soal-soal ujian sekolah secara mandiri. Selain itu, ketua kelas menugasi petugas piket membersihkan kelas. Lantasan, semua petugas piket mematuhi perintah ketua kelas tersebut secara suka rela. Dua kasus di atas merupakan contoh seseorang sedang menggunakan kekuasaan untuk memerintah orang lain. Orang yang diperintah patuh karena mereka menyadari bahwa orang yang memerintah mempunyai legitimasi secara syah untuk memberikan perintah.

Berhubungan dengan kekuasaan, apakah negara mempunyai sebuah kekuasaan? Negara merupakan organisasi kekuasaan sehingga dipastikan negara mempunyai kekuasaan. Pengertian kekuasaan negara adalah kewenagan negara untuk mengatur rakyat mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Secara umum kekuasaan negara dapat diklasifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi lembaga negara. Macam-macam kekuasaan negara diungkapkan oleh pakar berikut.

 

Kekuasaan Negara Menurut John Locke

John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga macam. Ketiga kekuasaan negara menurut John Locke sebagai berikut.

1) Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang.

Contoh: Bangsawan

2) Kekuasaan Eksekustif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Contoh: Raja dan Ratu

3) Kekuasaan Federatif adalah kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri.

Contoh: Bangsawan dan Raja atau Ratu

Kekuasaan Negara Menurut Montesquieu

Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga macam. Konsep Montesquieu dikenal dengan konsep Trias Politika. Ketiga kekuasaan tersebut sebagai berikut.

1) Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang.

2) Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang.

3) Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang

 

Indonesia merupakan negara yang menganut trias politika.

Akan tetapi, ajaran trias politika tidak secara utuh ditetapkan dalam praktik kekuasaan pemerintahan negara Indonesia. Trias politika yang dikembangkan di Indonesia Menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Adapun konsep trias politika yang dikembangan oleh Montesquieu yaitu pemisahan kekuasaan.

Baca Juga :